Pemprov Kaltim,Tetap Melanjutkan, Rencana Jangka Panjang Melalui Kajian Ulang Rencana  Induk Perkeretaapian Kalimantan Timur (RIPK) pada 2023.

Kaltim.Jurnlisia.com–Perkembangan proyek Kereta Api Kalimantan setelah mundurnya investor Rusia:

Proyek Kereta Api Borneo di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, gagal terealisasi karena investor asal Rusia, JSC Russian Railways (RZD), menarik diri.

Investasi yang Hilang: RZD yang awalnya berencana menanamkan investasi sebesar Rp24 triliun hingga Rp53,3 triliun resmi meninggalkan proyek tanpa ada jaringan rel yang beroperasi, meskipun proyek sudah berjalan sekitar 7 tahun sejak peletakan batu pertama (groundbreaking).

​2. Langkah Pemprov Kaltim dan Target Jaringan

​Meski proyek sebelumnya gagal, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap melanjutkan perencanaan jangka panjang melalui kajian ulang Rencana Induk Perkeretaapian Kalimantan Timur (RIPK) pada 2023.

Target Jaringan Kaltim (Hingga 2050): Direncanakan mencapai 2.489,58 kilometer, yang terbagi menjadi:

​Jalur nasional: 1.469,17 kilometer

​Jalur provinsi: 1.020,41 kilometer

Target Jaringan Nasional (Ripnas): Pemerintah pusat merencanakan pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan sepanjang 2.772 kilometer.

​3. Tiga Tahap Pengembangan Proyek

​Rencana pembangunan jaringan perkeretaapian ini dibagi menjadi tiga tahapan strategis:

Tahap I (Prioritas Utama): Fokus pada pembangunan jalur kereta api untuk mengangkut komoditas sumber daya alam (seperti batu bara) guna membuka akses pasar. Proyek yang layak secara ekonomi akan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Tahap II (Prioritas Kedua): Menitikberatkan pada pengembangan jaringan logistik Trans Kalimantan yang terintegrasi dengan jalan raya untuk memperkuat rantai pasok dan menjadi alternatif transportasi penumpang.

Tahap III: Target pembentukan jaringan Trans Kalimantan Railway yang menghubungkan seluruh wilayah di Pulau Kalimantan secara menyeluruh untuk memperluas aksesibilitas dan pemerataan pembangunan.

​4. Urgensi dan Dukungan Terhadap IKN

Menurunkan Biaya Logistik: Wakil Ketua Apindo Kaltim, Reza Fadhillah Dja’far, menekankan bahwa Kalimantan tidak bisa terus bergantung pada truk dan kapal sungai. Kereta api dinilai mampu menurunkan biaya logistik dan meningkatkan investasi.

Dampak IKN: Keberadaan jaringan rel ini dinilai sangat mendesak seiring beroperasinya Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mendongkrak industrialisasi hijau dan efisiensi logistik nasional.

​5. Kebijakan Pemerintah Pusat

​Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa konektivitas di Kalimantan tidak boleh hanya mengandalkan jalan tol agar pembangunan tidak bersifat “Jawa-sentris”. Indonesia memerlukan integrasi moda laut, udara, dan kereta api. Saat ini, pemerintah masih melakukan perhitungan matang lintas kementerian sebelum proyek tersebut dijalankan.

Penulis

Hasmi Chaniago
Hasmi Chaniago
Wartawan Senior

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top