Batam.Jurnalisia.com–Terkait Pertemuan Koordinasi Antara BP Batam dan KPK RI:
📌 Ringkasan Pertemuan
Waktu & Tempat: Rabu, 8 April 2026 di Batam.
Tokoh yang Hadir:
BP Batam: Amsakar Achmad (Kepala BP Batam) dan Li Claudia Chandra (Wakil Kepala BP Batam).
KPK RI: Dian Patria (Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi/Korsup Wilayah V).
Fokus Utama: Pencegahan korupsi, peningkatan transparansi, dan akuntabilitas di tiga sektor strategis Batam: Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Proyek Strategis Nasional (PSN).
⚠️ Potensi Kerentanan & Sorotan KPK
KPK mengidentifikasi beberapa titik rawan korupsi di kawasan strategis yang memerlukan penguatan tata kelola, antara lain:
Proses perizinan dan penanaman modal.
Pengembangan kawasan dan pengelolaan aset negara.
Potensi moral hazard dalam pemberian insentif negara.
Kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi, standar operasional, dan kewajiban perpajakan.
🗺️ Tantangan Regulasi di Batam (FTZ vs KEK vs PSN)
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah karakteristik khusus Batam sebagai kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ).
Irisan Kebijakan: Terdapat tantangan berupa tumpang tindih (overlapping) kebijakan antara regulasi FTZ, KEK, dan PSN.
Solusi BP Batam: Pimpinan BP Batam menekankan perlunya pembenahan kebijakan yang adaptif dan terintegrasi agar status FTZ tetap optimal dalam menarik investasi tanpa mengabaikan kepatuhan hukum.
💼 Isu Strategis Lintas Sektor Lain yang Dibahas
Selain masalah pencegahan korupsi, diskusi juga mencakup operasional industri di Batam, seperti:
Perizinan dasar dan AMDAL (lingkungan).
Pengawasan kepabeanan dan Tenaga Kerja Asing (TKA).
Integrasi sistem informasi.
Jaminan ketersediaan infrastruktur dasar (energi dan air) bagi para pelaku industri.
Melalui sinergi ini, KPK dan BP Batam berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi di Batam yang sehat, bersih, dan berintegritas guna mendukung perekonomian nasional.(Red) hs
Penulis

- Wartawan Senior
Artikel terbaru
FokusJuni 3, 2026Kejati Kepri Tetapkan 4 Tersangka Dugaan Kasus Penyaluran Kredit Mikro BRI ,Rugikan Negara Rp.4,07 Milyar.
Serba-serbiJuni 1, 2026Presiden Prabowo: Pancasila Konsensus Agung Pemersatu Bangsa.
FokusMei 31, 2026Proyek Energi Angin Pertama di Batam:
FokusMei 31, 2026MK Putuskan Jakarta Tetap Jadi Ibu Kota RI. Tidak Membatalkan IKN

